TANGGAL NEWSLETTER:

5 Januari 2021

IMPLIKASI PERUBAHAN:

1. Perhitungan Rapel dan Prorata Gaji Pokok bagi Perusahaan yang menggunakan Perhitungan Upah berdasarkan Hari Kerja (Work Days).
2. Perhitungan Lembur pada masing-masing Hari Libur dan Cuti Bersama Tahun 2021.

SUMBER INFORMASI:

1. Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Nomor 642 Tahun 2020;
2. Surat Keputusan Bersama Menteri Ketenagakerjaan Nomor 04 Tahun 2020; dan
3. Surat Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 04 Tahun 2020.

RUJUKAN: 

1. Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Nomor 642 Tahun 2020;
2. Surat Keputusan Bersama Menteri Ketenagakerjaan Nomor 04 Tahun 2020; dan
3. Surat Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 04 Tahun 2020.

RINGKASAN ISI:

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Nomor 642 Tahun 2020, Menteri Ketenagakerjaan Nomor 04 Tahun 2020 dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2020 terkait Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2021, disampaikan bahwa dalam rangka efisiensi dan efektivitas hari kerja serta memberi pedoman bagi instansi pemerintah dan swasta dalam melaksanakan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2021 maka disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Menetapkan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2021:

A. Hari Libur Nasional Tahun 2021

B. Cuti Bersama Tahun 2021

2. Penetapan Tanggal 1 Ramadan 1442 Hijriah, Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah dan Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Agama.

3. Unit kerja/satuan organisasi/lembaga/perusahaan yang berfungsi memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat di tingkat pusat dan/atau daerah yang mencakup kepentingan masyarakat luas, seperti rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, lembaga yang memberikan pelayanan telekomunikasi, listrik, air minum, pemadam kebakaran, keamanan dan ketertiban, perbankan, perhubungan, dan unit kerja/satuan organisasi/lembaga/perusahaan lain yang sejenis, agar mengatur penugasan pegawai/karyawan/pekerja pada Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2021 sebagaimana sesuai dengan poin kesatu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Pelaksanaan Cuti Bersama sebagaimana dimaksud dalam poin kesatu mengurangi hak cuti tahunan pegawai/karyawan/pekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku pada setiap unit kerja/satuan organisasi/lembaga/perusahaan.

5. Pelaksanaan Cuti Bersama bagi Pegawai Negeri Sipil dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

6. Pelaksanaan Cuti Bersama sebagaimana dimaksud dalam poin kesatu bagi lembaga/instansi swasta diatur oleh pimpinan masing-masing.

TANGGAL NEWSLETTER:
3 Februari 2021

IMPLIKASI PERUBAHAN:
1. Pemberian Fasilitas PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) masa Januari s.d. Juni 2021 untuk Pegawai dengan kriteria tertentu.
2. Pemberian Fasilitas PPh Final Ditanggung Pemerintah (DTP) masa Januari s.d. Juni 2021 bagi Wajib Pajak dengan kriteria tertentu.

SUMBER INFORMASI:
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 9/PMK.03/2021 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019

RUJUKAN:
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 9/PMK.03/2021 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019

RINGKASAN ISI:
Pemerintah memperpanjang Insentif Pajak pada PMK Nomor 9/PMK.03/2021 untuk membantu Wajib Pajak menghadapi dampak pandemi Covid-19 hingga Tanggal 30 Juni 2021. Ketentuan ini terbit menggantikan PMK-86/PMK.03/2020 dan PMK-110/PMK.03/2020 yang mengatur tentang pemberian Insentif Pajak.

Detail insentif yang diberikan Menteri Keuangan dalam ketentuan ini adalah sebagai berikut:
A. Insentif PPh Pasal 21

1. Fasilitas Insentif PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) dapat dimanfaatkan sejak Masa Pajak pemberitahuan kepada DJP atau pada saat perusahaan telah terdaftar/disetujui oleh DJP sebagai perusahaan yang berhak menerima manfaat Insentif PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) (Masa Januari s.d. Juni 2021) diberikan atas penghasilan Pegawai dengan kriteria:

a. Menerima atau memperoleh Penghasilan dari Pemberi Kerja yang:
1. Memiliki kode Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Kode Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) pada PMK Nomor 9/PMK.03/2021 yang tercantum dalam SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2019 atau pembetulan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2019 yang telah dilaporkan, bagi pemberi kerja yang memiliki kewajiban penyampaian SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2019 dalam hal kode Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) sama dengan data yang terdapat dalam administrasi perpajakan (KLU juga dapat dicek melalui Menu KSWP pada Website DJP Online dengan memilih Fasilitas Insentif PPh Ditanggung Pemerintah (DTP));
2. Telah ditetapkan sebagai Perusahaan KITE; atau
3. Telah mendapatkan izin Penyelenggara Kawasan Berikat, izin Pengusaha Kawasan Berikat, atau izin PDKB;

b. Memiliki NPWP; dan

c. Pada Masa Pajak yang bersangkutan menerima atau memperoleh Penghasilan Bruto yang bersifat tetap dan teratur yang disetahunkan tidak lebih dari Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
Penafsiran “Disetahunkan” sesuai informasi dari Narasumber GASI dan Kring Pajak dalam Poin #c adalah Penghasilan Tetap dan Teratur di Bulan berjalan yang dikalikan dengan dua belas (12) baik untuk Karyawan Baru Mulai Bekerja pada tahun berjalan, Karyawan Baru Mulai Bekerja yang memiliki Penghasilan dan/atau Pajak Masa Sebelumnya, Karyawan Dipindahtugaskan (Mutasi), Karyawan Berhenti Bekerja dan Penghitungan pada Akhir Masa Pajak.

2. PPh Ditanggung Pemerintah (DTP) harus dibayarkan secara tunai oleh Pemberi Kerja pada saat pembayaran penghasilan kepada Pegawai dan tidak diperhitungkan sebagai Penghasilan yang dikenakan pajak.
3. Dalam hal Pegawai yang menerima Insentif PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) menyampaikan SPT Tahunan Orang Pribadi Tahun Pajak 2021 dan menyatakan kelebihan pembayaran, kelebihan pembayaran yang berasal dari PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) tidak dapat dikembalikan.
4. Untuk mendapatkan manfaat insentif ini, Pemberi Kerja yang memenuhi kriteria wajib menyampaikan Pemberitahuan dengan (Lampiran C). Pemberitahuan pemanfaatan Insentif PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) baik untuk pusat maupun cabang dilakukan oleh Wajib Pajak Berstatus Pusat.
5. Jika tidak memenuhi kriteria, Kepala KPP dalam jangka waktu lima (5) hari kerja menerbitkan surat pemberitahuan tidak berhak memanfaatkan Insentif PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) (Lampiran D).
6. Pemberi kerja wajib menyampaikan Laporan Realisasi PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) melalui saluran tertentu pada laman www.pajak.go.id dengan mengunakan Lampiran E.
7. Atas PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) yang dilaporkan, wajib dibuatkan Surat Setoran Pajak (SSP) atau Cetakan Kode Billing dibubuhi cap/tulisan “PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH EKS PMK NOMOR …/PMK.03/2021” oleh Pemberi Kerja.
8. Laporan Realisasi dilampiri dengan Surat Setoran Pajak (SSP) atau cetakan kode billing disampaikan oleh Pemberi Kerja paling lambat Tanggal 20 Bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.

B. Insentif Untuk PPh Final berdasarkan PP No. 23 Tahun 2018:
1. Fasilitas PPh Final Ditanggung Pemerintah (DTP) (Masa Januari s.d. Juni 2021) untuk Wajib Pajak yang berhak mendapatkan Insentif PPh Final Ditanggung Pemerintah (DTP) adalah Wajib Pajak yang memiliki Peredaran Bruto tertentu & dikenai PPh Final berdasarkan PP No. 23 Tahun 2018
2. Atas PPh Final Ditanggung Pemerintah (DTP) yang dilaporkan, wajib dibuatkan Surat Setoran Pajak (SSP) atau Cetakan Kode Billing dibubuhi cap/tulisan “PPh FINAL DITANGGUNG PEMERINTAH EKS PMK NOMOR …/PMK.03/2021” oleh Pemberi Kerja.
3. Wajib Pajak yang memanfaatkan Insentif PPh Final wajib menyampaikan Laporan Realisasi yang disampaikan paling lambat setiap Tanggal 20 Bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak.
4. Pemberi Kerja dapat menyampaikan pembetulan atas Laporan Realisasi PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) paling lambat akhir bulan berikutnya setelah batas waktu pelaporan. Pembetulan laporan Realisasi dapat menggunakan format Lampiran Formulir Laporan Realisasi PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP).
5. Penyampaian Laporan Realisasi bagi Wajib Pajak yang belum memiliki Surat Keterangan, dapat diperlakukan sebagai pengajuan Surat Keterangan dan Wajib Pajak tersebut dapat diterbitkan Surat Keterangan sepanjang memenuhi persyaratan dalam Peraturan Menteri yang mengatur mengenai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto tertentu.

Pemberi Kerja atau Wajib Pajak yang telah menyampaikan pemberitahuan pemanfaatan Insentif PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) berdasarkan PMK Nomor 23/PMK.03/2020, PMK Nomor 44/PMK.03/2020 dan PMK Nomor 86/PMK.03/2020 Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019, harus menyampaikan kembali permohonan dan/atau pemberitahuan berdasarkan Peraturan Menteri ini untuk dapat memanfaatkan Insentif Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).
Pemberi Kerja atau Wajib Pajak dapat memanfaatkan Insentif PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) sejak Masa Januari 2021 dengan menyampaikan pemberitahuan pemanfaatan Insentif PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) sampai dengan Tanggal 15 Februari 2021. Di samping itu, Pemberi Kerja yang telah menyampaikan pemberitahuan Insentif PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, atau huruf c pada Pasal 19 di PMK Nomor 9/PMK.03/2021 dan belum menyampaikan Laporan Realisasi dapat menyampaikan Laporan Realisasi paling lambat Tanggal 28 Februari 2021 untuk dapat memanfaatkan Insentif PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) Tahun Pajak 2020.

TANGGAL NEWSLETTER:

23 Februari 2021

IMPLIKASI PERUBAHAN:

1. Penurunan Batasan Upah Jaminan Pensiun akan berlaku mulai Bulan Maret 2021
2. Terdapat perubahan nilai potongan JP Karyawan untuk Gaji di atas Rp8.939.700,- per bulan maksimum iuran sebesar Rp87.546,- artinya berkurang Rp1.851,-

SUMBER INFORMASI:

Surat Edaran BPJS Ketenagakerjaan No. B/0246/022021

RUJUKAN: 

Surat Edaran BPJS Ketenagakerjaan No. B/0246/022021

RINGKASAN ISI:

Menindaklanjuti ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun (JP), khususnya yang berkaitan dengan besaran upah tertinggi untuk pelaporan upah tenaga kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan dan besaran manfaat pensiun serta Surat Direktur Perluasan Kepesertaan Nomor B/0246/022021 tanggal 16 Februari 2021 Perihal Sosialisasi Ketentuan Manfaat dan Batas Upah Tertinggi Jaminan Pensiun Tahun 2021, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sesuai Pasal 18 ayat (3) “BPJS Ketenagakerjaan setiap tahunnya menyesuaikan besaran upah tertinggi dengan menggunakan faktor pengali sebesar satu (1) ditambah tingkat pertumbuhan tahunan Produk Domestik Bruto tahun sebelumnya”.
2. Sesuai Pasal 29 ayat (4) “BPJS Ketenagakerjaan menetapkan dan mengumumkan penyesuaian batas upah tersebut paling lama satu (1) bulan setelah lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik mengumumkan data Produk Domestik Bruto”.
3. Badan Pusat Statistik (BPS) telah mengumumkan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia Tahun 2020 sebesar -2,07% (Berita Resmi Statistik BPS Nomor 13/02/Th.XXIV tanggal 5 Februari 2021).
4. Manfaat Pensiun Minimum yang sebelumnya sebesar Rp350.700,- menjadi Rp356.600,- per bulan.
5. Manfaat Pensiun Maximum yang sebelumnya sebesar Rp4.207.200,- menjadi Rp4.277.900,- per bulan
6. Ketentuan Manfaat Pensiun ini akan berlaku mulai Bulan 1 Februari 2021.
7. Batas paling tinggi upah sebagai dasar perhitungan Iuran Jaminan Pensiun (JP) yang sebelumnya sebesar Rp8.939.700,- menjadi Rp8.754.600,- per bulan.
8. Ketentuan penyesuaian batas paling tinggi upah program Jaminan Pensiun (JP) Tahun 2021 akan berlaku mulai Bulan Maret 2021. Sementara menunggu penetapan KEPDIR, kepada Kanwil/Kacab/KCP.

Untuk informasi lebih lengkap dapat dilihat dalam Surat Edaran BPJS Ketenagakerjaan Nomor B/0246/022021.

Lebih lanjut untuk rujukan lebih lengkap/rinci terkait Newsletter GASI NL-146-0221 dapat Bapak/Ibu akses melalui:

TANGGAL NEWSLETTER:

12 Maret 2021

IMPLIKASI PERUBAHAN:

1. Proses Penonaktifan Pekerja pada BPJS Kesehatan harus melampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari Pimpinan Perusahaan & Surat Usulan Penonaktifan Pekerja.
2. Proses Penonaktifan Pekerja pada BPJS Kesehatan selain melalui e-Dabu juga harus mengirimkan Lampiran Surat dan mendapatkan approval dari RO BPJS Kesehatan.
3. Perubahan cut off Penonaktifan Pekerja pada Payroll Activities.
4. Pengiriman instruksi terminasi yang telah melewati cut off Penonaktifan Pekerja akan berimplikasi pada keterlambatan non aktif peserta.

SUMBER INFORMASI:

1. Surat Edaran BPJS Kesehatan No. 540/IV-02/0321.
2. Sosialisai Aktifasi e-Dabu (Tata cara non aktif PHK) dari BPJS Kesehatan Cabang Jakarta Selatan.

RUJUKAN: 

Surat Edaran BPJS Kesehatan No. 540/IV-02/0321.

RINGKASAN ISI:

Sebagai salah satu bentuk kewajiban BPJS Kesehatan sesuai dengan Pasal 13 huruf e Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yakni memberikan informasi kepada peserta mengenai hak dan kewajiban untuk mengikuti ketentuan yang berlaku.

Berikut ini syarat dan tata cara pelaporan pemberhentian kepesertaan Program Jaminan Kesehatan dalam hal adanya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan Selain Pemutusan Hubungan Kerja (PHK):

A. Apabila Pekerja masuk kedalam kategori PHK maka akan mendapatkan jaminan atas hak manfaat BPJS Kesehatan paling lama enam (6) bulan sejak dilakukan PHK, dengan kriteria:

1. PHK yang sudah ada putusan Pengadilan hubungan industrial, dibuktikan dengan putusan/akta pengadilan hubungan industrial;
2. PHK karena penggabungan Perusahaan, dibuktikan dengan akta notaris;
3. PHK karena Perusahaan pailit atau mengalami kerugian, dibuktikan dengan putusan ke pailitan dari Pengadilan; atau
4. PHK karena Pekerja mengalami sakit yang berkepanjangan dan tidak mampu bekerja, dibuktikan dengan surat dokter.

B. Apabila Pekerja masuk ke dalam kategori Selain PHK maka tidak akan mendapatkan jaminan atas hak manfaat BPJS Kesehatan paling lama enam (6) bulan sejak dilakukan PHK, dengan kriteria:

1. Pekerja meninggal dunia;
2. Pekerja telah berakhir masa kerja berdasarkan Perjanjian Kerja; atau
3. Pekerja mengundurkan diri.

C. Berikut merupakan alur pemberhentian/penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan untuk PHK dan Selain PHK:

1. Badan Usaha menginput data Pekerja yang akan diberhentikan/dinonaktifkan melalui aplikasi e-Dabu.
2. Badan Usaha mengajukan surat usulan pemberhentian/penonaktifan Pekerja kepada BPJS Kesehatan disertai dengan dokumen pendukung yang telah dikirimkan oleh BPJS Kesehatan ke masing-masing Email Badan Usaha.
3. BPJS Kesehatan melakukan verifikasi kelengkapan dan usulan Pekerja yang diberhentikan/dinonakifkan dengan dokumen pendukung.
4. BPJS Kesehatan melakukan pemberhentian/penonaktifan Data Peserta pada aplikasi e-Dabu (bila dokumen sesuai dan lengkap).
5. BPJS Kesehatan mengirimkan surat pemberitahuan terkait pemberhentian Pekerja pada Badan Usaha.

Mengacu pada Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan BPJS Nomor 6 Tahun 2018 tentang Administrasi Kepesertaan Progam Jaminan Kesehatan bahwa pelaporan terhadap Peserta PPU yang mengalami PHK oleh Pemberi Kerja dengan membawa dokumen pengajuan sebagai berikut:

1. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari Pimpinan Perusahaan yang menerangkan pemberhentian kerja dan telah melaksanakan sosialisasi Program Jaminan Kesehatan.
2. Surat usulan Penonaktifan Pekerja wajib ditandatangani oleh Pimpinan Perusahaan dan dilengkapi dengan materai Rp10.000,- kemudian disampaikan kepada BPJS Kesehatan beserta dokumen pendukung yang membuktikan alasan PHK, dalam hal disampaikan oleh selain Pimpinan Perusahaan maka dilengkapi dengan Surat Kuasa.
3. Untuk Pekerja yang berhenti bekerja tanpa pemberitahuan pada Bada Usaha dan/atau tanpa surat pengunduran diri, maka surat pengunduran diri dapat diwakilkan oleh Badan Usaha.

Pelaporan dilakukan paling lambat tanggal 20 pada bulan berjalan, dalam hal tanggal 20 jatuh pada hari libur maka pelaporan dilakukan pada hari kerja berikutnya. Apabila pelaporan dilakukan lebih dari tanggal 20 maka Pemberi Kerja dan Pekerja berkewajiban membayarkan iuran bulan berikutnya dan efektif Penonaktifan Pekerja adalah dua (2) bulan setelah pendaftaran penonaktifan melebihi tanggal 20.

Lebih lanjut untuk rujukan lebih lengkap/rinci terkait Newsletter GASI NL-147-0321 dapat Bapak/Ibu akses melalui:

TANGGAL NEWSLETTER:

18 Maret 2021

IMPLIKASI PERUBAHAN:

1. Perusahaan wajib membayarkan Kompensasi saat berakhirnya kontrak dengan Karyawan yang berstatus PKWT.
2. Perubahan perhitungan lembur bagi Karyawan yang memiliki Waktu Kerja 6 (enam) Hari Kerja dalam 1 (satu) Minggu.
3. Perubahan perhitungan Uang Pesangon, Penghargaan Masa Kerja, Penggantian Hak yang disesuaikan dengan kode jenis PHK.

SUMBER INFORMASI:

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja

RUJUKAN: 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja

RINGKASAN ISI:

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)

Terdapat pemisahan yang jelas antara pekerjaan-pekerjaan yang dikategorikan sebagai PKWT berdasarkan jangka waktu dan PKWT yang berdasarkan selesainya pekerjaan tertentu.

1. PKWT berdasarkan jangka waktu yaitu:

a. Pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama.

b. Pekerjaan yang bersifat musiman (tergantung musim/cuaca/kondisi tertentu sebagai pekerjaan tambahan); atau

c. Pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan.

2. PKWT berdasarkan jangka waktu, dilaksanakan paling lama lima (5) tahun.

3. PKWT berdasarkan selesainya suatu pekerjaan tertentu yaitu:

a. Pekerjaan yang sekali selesai; atau

b. Pekerjaan yang sementara sifatnya.

4. PKWT berdasarkan selesainya suatu pekerjaan tertentu, dapat diperpanjang jangka waktunya apabila PKWT tersebut menetapkan jangka waktu dan jangka waktu tersebut telah berakhir namun pekerjaan yang diperjanjikan belum selesai. Perpanjangan jangka waktu tersebut sampai

dengan selesainya pekerjaan yang diperjanjikan.

Selain jenis dan sifat pekerjaan pada point #1 dan point #3 di atas, PKWT dapat dilaksanakan pada pekerjaan tertentu lainnya yang jenis dan sifat atau kegiatannya bersifat tidak tetap.

Pemberian uang kompensasi berakhirnya PKWT merupakan wujud kesamaan hak atas perlindungan dalam hal hubungan kerja berakhir antara pekerja PKWT dan pekerja PKWTT.

1. Uang kompensasi PKWT diberikan pada saat berakhirnya PKWT.

2. Uang kompensasi diberikan bagi pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja paling sedikit satu (1) bulan secara terus menerus, dengan ketentuan:

a. PKWT dua belas (12) bulan secara terus menerus, sebesar satu (1) bulan upah.

b. PKWT satu (1) bulan atau lebih tetapi kurang dari dua belas (12) bulan, dihitung secara proporsional yaitu dengan perhitungan masa kerja dibagi dua belas (12) dan dikali satu (1) bulan upah.

c. PKWT lebih dari dua belas (12) bulan, dihitung secara proporsional yaitu dengan perhitungan masa kerja dibagi dua belas (12) dan dikali satu (1) bulan upah.

3. Dalam hal PKWT berdasarkan selesainya suatu pekerjaan, maka perhitungan pembayaran uang kompensasi PKWT dihitung sampai dengan saat selesainya pekerjaan.

4. Uang Kompensasi PKWT pada usaha mikro dan kecil diberikan oleh Pengusaha kepada Pekerja/Buruh berdasarkan kesepakatan.

5. Pemberian Uang Kompensasi PKWT tidak berlaku bagi TKA yang dipekerjakan oleh Pemberi Kerja dalam hubungan kerja berdasarkan PKWT.

Kompensasi PHK

1. Besaran kompensasi PHK bervariasi tergantung dari alasan PHK yang bersangkutan dan masa kerja pekerja.
2. Perubahan besaran kompensasi PHK dititikberatkan pada perubahan besaran uang pesangon.
3. Untuk alasan PHK tertentu, terdapat besaran kompensasi PHK lebih tinggi (pensiun, cacat total tetap akibat kecelakaan kerja,sakit berkepanjangan, meninggal dunia).
4. Untuk alasan PHK tertentu, dimungkinkan tidak mendapatkan kompensasi PHK berupa uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja, tetapi mendapatkan uang pisah.
5. Untuk jenis-jenis PHK dan hak atas kompensasi PHK dapat merujuk ke Lampiran – Tabel Uang Pesangon, Penghargaan Masa Kerja dan Uang Penggantian Hak Sesuai PP Nomor 35 Tahun 2021.

Tabel Uang Pesangon                              Tabel Uang Penghargaan Masa Kerja

Uang Penggantian Hak meliputi:

a. Cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur;

b. Biaya atau ongkos pulang untuk pekerja buruh dan keluarganya ketempat pekerja buruh diterima bekerja; dan

c. Hal-hal lain yang ditetapkan dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, dan Perjanjian Kerja Bersama.

Untuk Informasi lebih jelas dapat merujuk pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 ini berlaku pada Tanggal diundangkan yaitu Tanggal 2 Februari 2021.

TANGGAL NEWSLETTER:

6 April 2021

IMPLIKASI PERUBAHAN UNTUK:

Melakukan peninjauan Upah secara berkala dengan memperhatikan kemampuan perusahaan dan produktivitas.

SUMBER INFORMASI:

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan.

RUJUKAN: 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan.

RINGKASAN ISI:

Menindaklanjuti ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan yaitu:

1. Kebijakan pengupahan ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebagai salah satu upaya mewujudkan hak Pekerja/Buruh atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, meliputi:

a. Upah Minimum;

b. Struktur dan skala Upah;

c. Upah kerja lembur;

d. Upah tidak masuk kerja dan/atau tidak melakukan pekerjaan karena alasan tertentu;

e. Bentuk dan cara pembayaran Upah;

f. Hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan Upah; dan

g. Upah sebagai dasar perhitungan atau pembayaran hak dan kewajiban

2. Upah ditetapkan berdasarkan satuan waktu dan/atau satuan hasil dengan ketentuan:

a. Upah berdasarkan satuan waktu ditetapkan secara per jam, harian, atau bulanan. Penetapan besarnya Upah berdasarkan satuan waktu dilakukan dengan berpedoman pada struktur dan skala Upah.

b. Upah berdasarkan satuan hasil ditetapkan sesuai dengan hasil pekerjaan yang telah disepakati. Penetapan besarnya Upah berdasarkan satuan hasil dilakukan oleh Pengusaha berdasarkan hasil kesepakatan antara Pekerja/Buruh dengan Pengusaha.

Perhitungan Upah per jam menggunakan formula penghitungan:

Upah per jam = Upah Sebulan dibagi dua belas (12).

Penjelasan:

- Angka 126 merupakan angka penyebut yang diperoleh dari hasil perkalian antara 29 jam satu (1) minggu dengan 52 minggu dibagi dua belas (12) bulan.

- 29 jam merupakan median jam kerja Pekerja/Buruh paruh waktu tertinggi dari seluruh provinsi.

- Penetapan Upah secara per jam tidak menghilangkan kewajiban untuk membayar iuran jaminan sosial yang menjadi tanggung jawab pengusaha yang dihitung secara proporsional.

Perhitungan Upah sehari sebagai berikut:

- Bagi Perusahaan dengan sistem waktu kerja enam (6) hari dalam seminggu, Upah Sebulan dibagi 25; atau

- Bagi Perusahaan dengan sistem waktu kerja lima (5) hari dalam seminggu, Upah Sebulan dibagi 21.

3. Penetapan Upah Minimum (UM) terdiri atas:

a. Upah Minimum Provinsi.

b. Upah Minimum Kabupaten/Kota dengan syarat tertentu (pertumbuhan ekonomi daerah atau inflasi Kabupaten/Kota bersangkutan).

Kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan meliputi paritas daya beli, tingkat penyerapan tenaga kerja; dan Median Upah. Data pertumbuhan ekonomi, inflasi, paritas daya beli, tingkat penyerapan tenaga kerja dan Median Upah bersumber dari lembaga yang berwenang di bidang statistik penyesuaian nilai Upah Minimum ditetapkan pada kisaran nilai tertentu di antara batas atas dan batas bawah Upah Minimum pada wilayah yang bersangkutan.

4. Pengusaha wajib menyusun dan menerapkan struktur dan skala Upah di Perusahaan dengan memperhatikan kemampuan Perusahaan dan produktivitas. Struktur dan skala Upah wajib diberitahukan kepada seluruh Pekerja/Buruh secara perorangan. Struktur dan Skala Upah ini harus dilampirkan oleh Perusahaan pada saat mengajukan permohonan:

a. Pengesahan dan pembaruan Peraturan Perusahaan; atau

b. Pendaftaran, perpanjangan dan pembaruan Perjanjian Kerja Bersama.

5. Bagi Pengusaha yang melanggar ketentuan Pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR), Pembagian Uang Service pada Usaha Tertentu, Penyusunan dan Penerapan Struktur dan Skala Upah, Pemberian Bukti Pembayaran Upah dikenakan sanksi administratif berupa:

a. Teguran tertulis.

b. Pembatasan kegiatan usaha.

c. Penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi.

d. Pembekuan kegiatan usaha.

6. Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku:

a. Upah Minimum Provinsi dan/atau Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2021 yang telah ditetapkan oleh Gubernur pada Tahun 2020 dinyatakan tetap berlaku sampai dengan Desember 2021;

b. Upah Minimum sektoral yang telah ditetapkan sebelum tanggal 2 November 2020 tetap berlaku sampai dengan surat keputusan mengenai penetapan Upah Minimum sektoral berakhir atau Upah Minimum Provinsi dan/atau Upah Minimum Kabupaten/Kota di daerah tersebut ditetapkan lebih tinggi dari Upah Minimum sektoral;

c. Upah Minimum sektoral Provinsi dan/atau Upah Minimum sektoral Kabupaten/Kota yang ditetapkan setelah tanggal 2 November 2020 wajib dicabut oleh Gubernur selambat-lambatnya satu (1) tahun sejak ditetapkan; dan

d. Gubernur tidak boleh lagi menetapkan Upah Minimum sektoral.

e. Perusahaan yang telah memberikan Upah lebih tinggi dari Upah Minimum yang telah ditetapkan, Pengusaha dilarang mengurangi atau menurunkan Upah.

f. Pengusaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79.

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 17 Februari 2021, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang mengatur mengenai pengupahan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini.

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5747), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

TANGGAL NEWSLETTER:

26 April 2021

IMPLIKASI PERUBAHAN:

1. Perubahan sanksi administrasi berupa bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
2. Perubahan penentuan besaran imbalan bunga berdasarkan tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

SUMBER INFORMASI:

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 18/PMK.03/2021 tentang Cipta Kerja di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah,

serta Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

RUJUKAN: 

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 18/PMK.03/2021 tentang Cipta Kerja di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

RINGKASAN ISI:

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 18/PMK.03/2021 tentang Cipta Kerja di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Berikut adalah ketentuan peralihan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 18/PMK.03/2021:

1. Atas Dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak sejak berlakunya UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang dikecualikan dari objek PPh yang telah dilakukan pemotongan PPh, dapat diajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang.

2. Permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang.

3. PKP Belum Melakukan Penyerahan adalah PKP belum melakukan penyerahan BKP, penyerahan JKP, ekspor BKP, dan/atau ekspor JKP.

4. Jangka waktu tertentu bagi PKP (Pengusaha Kena Pajak) Belum Melakukan Penyerahan dan telah melakukan pengkreditan Pajak Masukan atas perolehan barang modal sebelum tanggal 2 November 2020, ditetapkan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

5. Dalam hal PKP (Pengusaha Kena Pajak) Belum Melakukan Penyerahan melakukan pembetulan Surat Pemberitahuan Masa PPN pada Masa Pajak sebelum tanggal 2 November 2020 yang menyebabkan Surat Pemberitahuan Masa PPN menjadi lebih bayar, ketentuan pengembalian atas kelebihan Pajak Masukan dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

6. PKP (Pengusaha Kena Pajak) dapat mengajukan pengurangan atas jumlah pajak yang tercantum dalam surat ketetapan pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b UU KUP atas surat ketetapan pajak yang diterbitkan sejak tanggal 2 November 2020 sampai dengan berlakunya Peraturan Menteri ini atas penyerahan BKP dan/atau JKP sebelum Pengusaha dikukuhkan sebagai PKP (Pengusaha Kena Pajak) dengan ketentuan:

a. hasil pemeriksaan tidak memperhitungkan Pajak Masukan dengan menggunakan pedoman pengkreditan Pajak Masukan; dan

b. PKP (Pengusaha Kena Pajak) tidak menyetujui hasil pemeriksaan.

7. Pajak Masukan atas perolehan BKP dan/atau JKP, impor BKP, serta pemanfaatan BKP tidak berwujud dan/atau pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean yang ditagih dengan ketetapan pajak yang diterbitkan sebelum tanggal 2 November 2020 dapat dikreditkan oleh PKP (Pengusaha Kena Pajak) sepanjang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) dan jumlah PPN yang masih harus dibayar meliputi pokok pajak dan sanksi sebagaimana tercantum dalam ketetapan pajak telah dilunasi sejak tanggal 2 November 2020.

8. Pemberian imbalan bunga dan permohonan pemberian imbalan bunga yang belum diselesaikan sampai dengan Peraturan Menteri ini berlaku, yang didasarkan pada ketetapan, keputusan, atau putusan, yang diterbitkan atau diucapkan:

a. sebelum tanggal 2 November 2020, diselesaikan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Penghitungan dan Pemberian Imbalan Bunga sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.03/2018; atau

b. sejak tanggal 2 November 2020, diselesaikan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini, dan jangka waktu penyelesaian pemberian imbalan bunga paling lama satu (1) bulan sejak tanggal permohonan yang diajukan sejak Peraturan Menteri ini berlaku, diterima secara lengkap oleh KPP.

9. Permohonan pengangsuran atau penundaan pembayaran pajak yang belum diselesaikan sampai dengan Peraturan Menteri ini berlaku, diselesaikan berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak.

10. Pajak Masukan yang telah dikembalikan atau telah dikreditkan oleh PKP (Pengusaha Kena Pajak) yang tidak melakukan penyerahan BKP, penyerahan JKP, ekspor BKP, dan/atau ekspor JKP yang seharusnya dibayar kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6e) UU PPN:

a. yang telah melewati batas waktu pembayaran kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6f) UU PPN; dan

b. belum dilakukan pembayaran kembali sampai dengan tanggal 2 November 2020, diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf f UU KUP.

11. Imbalan bunga yang seharusnya tidak diberikan dan belum dilakukan pembayaran kembali oleh Wajib Pajak sampai dengan tanggal 2 November 2020, ditagih dengan menerbitkan Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf h UU KUP.

12. Pemeriksaan Bukti Permulaan yang telah mendapat persetujuan perpanjangan jangka waktu Pemeriksaan Bukti Permulaan sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, diselesaikan sesuai jangka waktu yang ditentukan dalam persetujuan perpanjangan dimaksud berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 239/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan.

13. Permohonan penghentian Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan yang belum diselesaikan sampai dengan Peraturan Menteri ini berlaku, diselesaikan berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.03/2016 tentang Tata Cara Permintaan Penghentian Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan untuk Kepentingan Penerimaan Negara.

14. Pengenaan sanksi administratif terhadap:

a. Surat Ketetapan Pajak atau Surat Tagihan Pajak yang diterbitkan sejak tanggal 2 November 2020 yang memuat sanksi administratif berupa bunga, yang penghitungan sanksi administratifnya dimulai sebelum tanggal 2 November 2020; atau

b. pengungkapan ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan yang diajukan sejak tanggal 2 November 2020, dihitung menggunakan tarif bunga sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tarif bunga sebagai dasar penghitungan sanksi administratif berupa bunga dan pemberian imbalan bunga yang berlaku untuk bulan November 2020.

15. Pengajuan atas:

a. pengungkapan ketidakbenaran perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) UU KUP; dan

b. permintaan penghentian penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44B UU KUP, yang dilakukan oleh Wajib Pajak sejak tanggal 2 November 2020, pengenaan sanksi administrasinya sesuai dengan UU KUP

16. Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) UU KUP melalui Surat Tagihan Pajak yang diterbitkan sejak tanggal 2 November 2020, dilakukan sesuai dengan UU KUP.

17. Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan SPT yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum menyampaikan:

a. Surat Pemberitahuan Pemeriksaan; atau

b. Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan secara terbuka kepada Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak.

18. Wajib Pajak yang membetulkan sendiri SPT Tahunan maupun SPT Masa yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, maka dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yaitu pada link https://fiskal.kemenkeu.go.id/informasi-publik/kmk-tarif-bunga dari jumlah pajak yang masih harus dibayar dan dikenakan paling lama 24 bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh satu (1) bulan.

Ketentuan pada saat Peraturan Menteri ini berlaku:

• Untuk PMK No. 111/PMK.03/2010, PMK No. 93/PMK.03/2019, PMK No. 192/PMK.03/2018 masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.
• Untuk PMK No. 151/PMK.03/2013, PMK No. 65/PMK.03/2018, PMK No. 31/PMK.03/2014 dinyatakan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 17 Februari 2021.

TANGGAL NEWSLETTER:

22 April 2021

IMPLIKASI PERUBAHAN:

Perusahaan harus memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan Tahun 2021 kepada pekerja/buruh sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu paling lambat tujuh (7) hari sebelum Hari Raya Keagamaan.

SUMBER INFORMASI:

1. Surat Edaran No. 12/SE/2021 Tentang Pelaksanaan Pemberian THR Keagamaan Tahun 2021.
2. Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia No. M/6/HK.04/IV/2021.

RUJUKAN: 

1. Surat Edaran No. 12/SE/2021 Tentang Pelaksanaan Pemberian THR Keagamaan Tahun 2021.
2. Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia No. M/6/HK.04/IV/2021.

RINGKASAN ISI:

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor: M/6/HK.04/IV/2021 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan Tahun 2021 Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan sebagai implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Agar perusahaan memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan Tahun 2021 kepada pekerja/buruh sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu paling lambat tujuh (7) hari sebelum Hari Raya Keagamaan.

2. Dalam hal perusahaan masih terdampak pandemi Covid-19 dan berakibat tidak mampu memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan Tahun 2021 pada waktu yang ditentukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan:

a. Agar terlebih dahulu dilakukan dialog dengan pekerja/buruh di perusahaan untuk mencapai kesepakatan secara tertulis mengenai waktu pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan Tahun 2021 dengan ketentuan paling lambat satu (1) hari sebelum Hari Raya Keagamaan pekerja/buruh yang bersangkutan;

b. Hasil kesepakatan antara perusahaan dengan pekerja/buruh sebagaimana point #a di atas, dilaporkan ke Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta, Jl. Prajurit KKO Usman dan Harun No. 52, Tugu Tani, Jakarta Pusat atau melalui Email ke thr@jakarta.go.id.

3. Bagi Perusahaan yang masih terdampak pandemi Covid-19 dan berakibat tidak mampu memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan Tahun 2021 sesuai waktu yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-Undangan, maka wajib melaporkan langkah-langkah pelaksanaan pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan Tahun 2021 yang telah dilakukan oleh perusahaan melalui link bit.ly/laporanthr2021 paling lambat tanggal 6 Mei 2021, sesuai Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia No. M/6/HK.04/IV/2021 Tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan Tahun 2021 Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.

TANGGAL NEWSLETTER:

7 Mei 2021

IMPLIKASI PERUBAHAN:

1. Perhitungan Rapel dan Prorata Gaji Pokok basgi Perusahaan yang menggunakan Perhitungan Upah berdasarkan Hari Kerja (Work Days).
2. Perhitungan Lembur pada masing-masing Hari Libur dan Cuti Bersama Tahun 2021.

SUMBER INFORMASI:

1. Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Nomor 281 Tahun 2021;
2. Surat Keputusan Bersama Menteri Ketenagakerjaan Nomor 01 Tahun 2021; dan
3. Surat Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 01 Tahun 2021.

RUJUKAN: 

1. Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Nomor 281 Tahun 2021;
2. Surat Keputusan Bersama Menteri Ketenagakerjaan Nomor 01 Tahun 2021; dan
3. Surat Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 01 Tahun 2021.

https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/RINGKASAN ISI:

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Nomor 281 Tahun 2021, Menteri Ketenagakerjaan Nomor 01 Tahun 2021 dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2021 terkait Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2021, disampaikan bahwa dalam rangka efisiensi dan efektivitas hari kerja serta memberi pedoman bagi instansi pemerintah dan swasta dalam melaksanakan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2021 maka disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Menetapkan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2021:

A. Hari Libur Nasional Tahun 2021

B. Cuti Bersama Tahun 2021

2. Unit kerja/satuan organisasi/lembaga/perusahaan yang berfungsi memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat di tingkat pusat dan/atau daerah yang mencakup kepentingan masyarakat luas, seperti rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, lembaga yang memberikan pelayanan telekomunikasi, listrik, air minum, pemadam kebakaran, keamanan dan ketertiban, perbankan, perhubungan, dan unit kerja/satuan organisasi/lembaga/perusahaan lain yang sejenis, agar mengatur penugasan pegawai/karyawan/pekerja pada Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2021 sebagaimana sesuai dengan poin kesatu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pelaksanaan Cuti Bersama sebagaimana dimaksud dalam poin kesatu mengurangi hak cuti tahunan pegawai/karyawan/pekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku pada setiap unit kerja/satuan organisasi/lembaga/perusahaan.
4. Pelaksanaan Cuti Bersama bagi Pegawai Negeri Sipil dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Pelaksanaan Cuti Bersama sebagaimana dimaksud dalam poin kesatu bagi lembaga/instansi swasta diatur oleh pimpinan masing-masing.

TANGGAL NEWSLETTER:

24 Mei 2021

IMPLIKASI PERUBAHAN:

Pekerja harus terdaftar ke dalam kepesertaan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) oleh BPJS Ketenagakerjaan.

SUMBER INFORMASI:

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan.

RUJUKAN: 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan.

RINGKASAN ISI:

Menindaklanjuti ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan. Penyelenggaraan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) dilaksanakan oleh BPJS Ketenagakerjaan dan Pemerintah Pusat.

1. Peserta Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) harus memenuhi persyaratan:

a. warga negara Indonesia;

b. belum mencapai usia 54 tahun pada saat mendaftar; dan

c. mempunyai hubungan kerja dengan Pengusaha.

2. Berikut ketentuan untuk mengikuti program Penyelenggaraan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP):

a. Pekerja/Buruh yang bekerja pada usaha besar dan usaha menengah, diikutsertakan pada program JKN, JKK, JHT, JP, dan JKM; dan

b. Pekerja/Buruh yang bekerja pada usaha mikro dan usaha kecil, diikutsertakan sekurang-kurangnya pada program JKN, JKK, JHT, dan JKM.

3. Peserta program JKN,merupakan pekerja penerima upah pada badan usaha.

Tata Cara Pendaftaran

Berikut ini adalah ketentuan pendaftaran program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP):

1. Pekerja yang telah diikutsertakan oleh pengusaha dalam program jaminan sosial serta merta menjadi peserta Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) terhitung sejak tanggal PP 37/2021 diundangkan.
2. Untuk pekerja yang baru direkrut, pengusaha wajib mendaftarkan pekerja dalam program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) dengan menyerahkan formulir pendaftaran paling lama 30 hari sejak tanggal mulai bekerja.
3. BPJS Ketenagakerjaan lalu wajib memberikan nomor kepesertaan maksimal satu (1) hari kerja sejak formulir pendaftaran diterima secara lengkap dan benar serta iuran pertama dibayar lunas.
4. Pengusaha diberikan sertifikat kepesertaan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) oleh BPJS Ketenagakerjaan.
5. Pekerja diberikan bukti kepesertaan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) oleh BPJS Ketenagakerjaan yang terintegrasi dalam satu (1) kartu kepesertaan program jaminan sosial

Iuran program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) wajib dibayarkan setiap bulan sebesar 0,46% dari upah sebulan. Iuran sebesar 0,46% bersumber dari iuran yang dibayarkan oleh Pemerintah Pusat dan sumber pendanaan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang terdiri dari 0,22 % dari Pemerintah Pusat dan 0,24% bersumber dari rekomposisi iuran program JKK dan JKM. Peserta program JKN,merupakan pekerja penerima upah pada badan usaha dan batas atas upah untuk pertama kali ditetapkan sebesar Rp5.000.000,- dan manfaat Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) adalah berupa uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja. Manfaat Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) diberikan kepada Peserta yang mengalami PHK baik untuk hubungan kerja berdasarkan PKWT maupun PKWTT dan harus bersedia untuk bekerja kembali.

Peserta yang berhak atas manfaat Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) adalah Pekerja/Buruh yang mengalami PHK sesuai dengan Pasal 154A UU Nomor 11 Tahun 2020, kecuali:

a. Mengundurkan diri;

b. Cacat total tetap;

c. Pensiun; atau

d. Meninggal dunia.

Manfaat Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) dapat diajukan setelah peserta memiliki masa iuran paling sedikit dua belas (12) bulan dalam 24 bulan dan telah membayar iuran paling singkat enam (6) bulan berturut-turut sebelum terjadi PHK atau pengakhiran kerja. Untuk kepesertaan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), BPJS Kesehatan, dan BPJS Ketenagakerjaan melakukan integrasi data kepesertaan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) paling lambat enam (6) bulan sejak Peraturan Pemerintah ini berlaku.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan mulai berlaku pada tanggal 2 Februari 2021.