Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan telah mencanangkan tahun 2015 sebagai Tahun Pembinaan Wajib Pajak. Pihak-pihak yang akan dibina oleh DJP adalah kelompok orang pribadi atau badan yang belum terdaftar sebagai Wajib Pajak, kelompok Wajib Pajak terdaftar namun belum pernah menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), serta kelompok Wajib Pajak terdaftar yang telah menyampaikan SPT, namun belum sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak menjelaskan bahwa Menteri Keuangan telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.03/2015 tentang Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Atas Keterlambatan Penyampaian Surat Pemberitahuan, Pembetulan Surat Pemberitahuan dan Keterlambatan Pembayaran atau Penyetoran Pajak. 

Sanksi Administrasi yang dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.03/2015 tersebut terbatas atas sanksi administrasi yang dikenakan sebagai akibat dari:

1. keterlambatan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) untuk Tahun Pajak 2013 dan sebelumnya dan/atau SPT Masa untuk Masa Pajak Desember 2014 dan sebelumnya;
2. keterlambatan pembayaran atau penyetoran atas kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan SPT Tahunan PPh untuk Tahun Pajak 2013 dan sebelumnya;
3. keterlambatan pembayaran atau penyetoran atas kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan SPT Masa untuk Masa Pajak Desember 2014 dan sebelumnya;
4. pembetulan yang dilakukan oleh wajib pajak atas SPT Tahunan PPh untuk Tahun Pajak 2013 dan sebelumnya dan/atau SPT Masa untuk Masa Pajak Desember 2014 dan sebelumnya;

yang dilakukan pada tahun 2015.

Dalam ketentuan tersebut, bagi orang pribadi atau badan yang memenuhi syarat subjektif maupun objektif sebagai subjek pajak namun belum mendaftarkan diri, bisa memanfaatkan kesempatan ini guna mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
Selain itu, wajib pajak yang baru mendaftar ini diharapkan untuk menyampaikan SPT terkait kewajiban perpajakannnya, sekaligus melunasi pajak yang terutang berdasarkan SPT tersebut. Dengan aturan tersebut, wajib pajak baru akan menikmati fasilitas dibebaskan dari sanksi administrasi yang timbul karena keterlambatan penyampaian SPT maupun keterlambatan penyetoran pajak.

Bagi wajib pajak yang belum pernah manyampaikan SPT, diharapkan untuk segera memenuhi kewaiiban perpajakannya dengan menyampaikan SPT sekaligus melunasi pajak yang terutang. Demikian pula bagi wajib pajak yang sudah menyampaikan SPT namun belum menjelaskan kondisi yang sebenarnya dalam SPT tersebut, seperti misalnya, mengurangi omset penjualan atau kurang melaporkan penghasilan yang diperoleh, diharapkan segera melakukan pembetulan SPT sekaligus melunasi kekurangan pajak yang terutang.

Saat ini, DJP telah memiliki berbagai macam data yang dikumpulkan dari berbagai instansi baik swasta maupun pemerintah melalui kuasa pasal 35A Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yang dijabarkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 31/2012 tentang Pemberian dan Penghimpunan Data dan Informasi Perpajakan. Pengumpulan berbagai macam data tersebut menjadi dasar pengecekan terhadap kebenaran pelaporan SPT wajib pajak. DJP telah mengembangkan Center for Tax Analysis (CTA) dan Sistem Informasi Agregat yang kesemuanya digunakan untuk memudahkan pengecekan SPT wajib pajak dengan kondisi yang sebenarnya. 

Sumber :

http://bisnis.liputan6.com/read/2228333/menkeu-rilis-aturan-penghapusan-sanksi-telat-bayar-pajak

Info lebih lanjut untuk rujukan lebih lengkap / rinci terkait Newsletter GASI NL-044-0515 dapat Bapak/Ibu akses melalui:

Bersamaan dengan beroperasinya secara penuh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan pada 1 Juli 2015, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) baru terkait perubahan pencairan Dana Jaminan Hari Tua (JHT) dari sebelumnya minimal kepesertaan 5 tahun menjadi 10 tahun kepesertaan. Akibatnya banyak pekerja yang telah berhenti dari pekerjaannya melakukan protes kebijakan yang dianggap kurang sosialisasi tersebut.

Dalam aturan tersebut disebutkan bahwa perubahan hanya dilakukan pada syarat tenggat waktu peserta bisa mencairkan Jaminan Hari Tua (JHT), sementara besaran iuran tetap sama yakni 5,7% per bulan. Aturan BPJS Ketenagakerjaan baru tersebut didasarkan pada Peraturan Pemerintah (PP) No 46 Tahun 2015 yang merupakan implementasi dari UU No 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional Pasal 37 Ayat 1 s.d. 5.

Dalam aturan yang lama, JHT bisa diambil penuh jika peserta sudah terdaftar selama 5 tahun 1 bulan di BPJS Ketenagakerjaan dengan syaratnya adalah keluar dari kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Sementara dalam aturan yang baru syarat pencairan JHT Per 1 Juli 2015 adalah pengambilan JHT dapat dilakukan setelah masa kepesertaan 10 tahun, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pengambilan JHT maksimal 10 % untuk persiapan hari tua, baik tenaga kerja yang aktif maupun yang non aktif.
2. Pengambilan JHT maksimal 30 % untuk membantu pembiyaan perumahaan (Mekanisme pengambilan rumah akan ditentukan kemudian).
3. Pencairan sesuai butir 1 dan 2 diatas hanya dapat dipilih salah satunya.
4. Pengambilan seluruh saldo JHT hanya dapat dilakukan setelah usia 56 tahun, meninggal dunia atau cacat total tetap.
5. Petunjuk teknis pengambilan klaim serta Peraturan Pemerintah terkait program JHT akan kami sampaikan segera.

Perubahan ini sudah sesuai dengan filiosofi jaminan buat orang yang sudah memasuki masa tua sehingga tidak lagi produktif.

Sumber :

http://finance.detik.com/read/2015/07/02/192934/2959020/5/ini-bedanya-aturan-lama-dan-baru-pencairan-jht-bpjs-ketenagakerjaan

Info lebih lanjut untuk rujukan lebih lengkap / rinci terkait Newsletter GASI NL-046-0615 dapat Bapak/Ibu akses melalui:

Berdasarkan Pasal Dua Belas (12) Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 243/PMK.03/2014 bahwa pelaporan pajak mempunyai batas akhir bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, pembayaran atau penyetoran pajak dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Hari libur nasional sebagaimana dimaksud di atas termasuk hari yang diliburkan untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum yang ditetapkan oleh Pemerintah dan cuti bersama secara nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Batas Waktu penyampaian SPT secara umum yang diatur dalam Undang-Undang KUP adalah:

1. SPT Masa, paling lama 20 (dua puluh) hari setelah akhir Masa Pajak;

2. SPT Tahunan PPh WP Orang Pribadi, paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak;

3. SPT Tahunan PPh WP Badan, paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir Tahun Pajak.

Berikut adalah rincian jenis pajak dan tanggal jatuh tempo:

Dalam hal tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, pembayaran atau penyetoran pajak dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.

Dalam hal batas akhir pelaporan bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, pelaporan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Hari libur nasional termasuk hari yang diliburkan untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum yang ditetapkan oleh Pemerintah dan cuti bersama secara nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Sumber :

http://www.ortax.org/ortax/?mod=studi&page=show&id=21

http://www.tarif.depkeu.go.id/Bidang/?bid=pajak&cat=spt

Info lebih lanjut untuk rujukan lebih lengkap / rinci terkait Newsletter GASI NL-047-0715 dapat Bapak/Ibu akses melalui:

Pemerintah dan BPJS Ketenagakerjaan resmi memutuskan besaran iuran wajib pensiun untuk seluruh pekerja di Indonesia adalah sebesar 3% (tiga persen) dari Upah setiap bulan dan berlaku sejak Tanggal 1 Juli 2015. Hal tersebut terdapat di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun.

Kepesertaan Iuran Pensiun terdiri atas:

1. Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja penyelenggara negara; dan
2. Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja selain penyelenggara negara.

Kepesertaan pada program Jaminan Pensiun mulai berlaku sejak Pekerja terdaftar dan Iuran pertama telah dibayarkan dan disetor oleh Pemberi Kerja selain penyelenggara negara kepada BPJS Ketenagakerjaan. Dan kepesertaan Jaminan Pensiun akan berakhir pada saat Peserta:

1. Meninggal dunia; atau

2. Mencapai Usia Pensiun dan menerima akumulasi Iuran beserta hasil pengembangannya secara sekaligus.

Pemberi Kerja selain penyelenggara negara wajib mendaftarkan seluruh Pekerjanya kepada BPJS Ketenagakerjaan sebagai Peserta sesuai penahapan kepesertaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemberi Kerja selain penyelenggara negara wajib mendaftarkan Pekerja yang baru paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal Pekerja tersebut mulai bekerja. Kepesertaan pada program Jaminan Pensiun mulai berlaku sejak Pekerja terdaftar dan Iuran pertama telah dibayarkan dan disetor oleh Pemberi Kerja selain penyelenggara negara kepada BPJS Ketenagakerjaan, yang dibuktikan dengan adanya tanda bukti pembayaran dari BPJS Ketenagakerjaan. Pendaftaran oleh Pekerja dilakukan dengan mengisi formulir pendaftaran dan melampirkan:

1. Perjanjian kerja, surat keputusan pengangkatan, atau bukti lain yang menunjukkan sebagai Pekerja;

2. Kartu Tanda Penduduk; dan

3. Kartu Keluarga.

Berdasarkan pendaftaran tersebut BPJS Ketenagakerjaan melakukan verifikasi kepada Pemberi Kerja selain penyelenggara negara paling lama tujuh (7) hari kerja terhitung sejak tanggal pendaftaran dilakukan. Dalam hal Pemberi Kerja selain penyelenggara negara nyata-nyata lain tidak mendaftarkan Pekerjanya, Pekerja berhak mendaftarkan dirinya sendiri dalam Jaminan Pensiun kepada BPJS Ketenagakerjaan. “Dalam hal Pekerja belum terdaftar pada BPJS Ketenagakerjaan, Pemberi Kerja selain penyelenggara negara wajib bertanggung jawab pada Pekerjanya dengan memberikan Manfaat Pensiun sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah

Besaran Iuran Pensiun sebesar 3% (tiga persen) wajib ditanggung bersama oleh Pemberi Kerja dan Peserta dengan ketentuan:

• 2% (dua persen) dari upah ditanggung oleh Pemberi Kerja
• 1% (satu persen) dari upah ditanggung oleh Peserta.

Besaran Iuran akan dilakukan evaluasi paling singkat tiga (3) tahun dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi nasional dan perhitungan kecukupan kewajiban aktuaria. Hasil evaluasi akan digunakan sebagai dasar untuk penyesuaian kenaikan besaran Iuran secara bertahap menuju 8% (delapan persen).

Upah setiap bulan yang dijadikan dasar perhitungan Iuran terdiri atas Upah pokok dan tunjangan tetap pada bulan yang bersangkutan. Batas paling tinggi Upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan Iuran Jaminan Pensiun untuk tahun 2015 ditetapkan sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) setiap bulan.

Penerima Manfaat Pensiun terdiri atas:

• Peserta;

• Satu (1) orang istri atau suami yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

• Paling banyak dua (2) orang anak; atau

• Satu (1) Orang Tua.

Sementara Usia Pensiun, menurut PP ini, untuk pertama kali ditetapkan 56 (lima puluh enam) tahun. Namun mulai 1 Januari 2019, Usia Pensiun menjadi 57 (lima puluh tujuh) tahun. Usia Pensiun selanjutnya akan bertambah satu (1) tahun untuk setiap tiga (3) tahun berikutnya sampai mencapai Usia Pensiun 65 (enam puluh lima) tahun.

Adapun Manfaat Pensiun berupa:

• Pensiun hari tua;

• Pensiun cacat;

• Pensiun janda atau duda;

• Pensiun anak; atau

• Pensiun Orang Tua.

Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud ditetapkan sebagai berikut:

• Untuk 1 (satu) tahun pertama, Manfaat Pensiun dihitung berdasarkan formula Manfaat Pensiun; dan

• Untuk setiap 1 (satu) tahun selanjutnya, Manfaat Pensiun dihitung sebesar Manfaat Pensiun tahun sebelumnya dikali faktor indeksasi.

Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud adalah 1% dikali Masa Iur dibagi 12 bulan dikali rata-rata Upah tahunan tertimbang selama Masa Iur dibagi 12. Upah tahunan tertimbang merupakan Upah yang sudah disesuaikan nilainya berdasarkan tingkat inflasi umum yang ditetapkan oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Untuk pertama kali, Manfaat Pensiun paling sedikit ditetapkan sebesar Rp300.000,- untuk setiap bulan, paling banyak Rp3.600.000,- dan disesuaikan setiap tahun berdasarkan tingkat inflasi umum tahun sebelumnya.

Sementara Manfaat Pensiun hari tua diterima Peserta yang telah mencapai Usia Pensiun dan telah memiliki Masa Iur paling sedikit 15 tahun yang setara dengan 180 bulan. Hak atas Manfaat Pensiun hari tua diperhitungkan mulai tanggal 1 bulan berikutnya setelah Peserta mencapai Usia Pensiun, dan akan berakhir pada saat Peserta meninggal dunia.

Untuk Manfaat Pensiun cacat akan diterima oleh Peserta yang mengalami Cacat Total Tetap sebelum mencapai Usia Pensiun, yang besarannya menggunakan formula di atas. Dalam hal Peserta mengalami Cacat Total Tetap dan Masa Iur kurang dari 15 tahun, Masa Iur yang digunakan dalam menghitung Manfaat Pensiun Cacat adalah 15 tahun, dengan ketentuan:

1. Peserta rutin membayar Iuran dengan tingkat kepadatan paling sedikit 80%;

2. Kejadian yang menyebabkan Cacat Total Tetap terjadi setelah peserta terdaftar dalam program Jaminan Pensiun paling singkat 1 (satu) bulan.

Untuk besaran Manfaat Pensiun janda atau duda yang akan diterima oleh istri atau suami dari Peserta yang meninggal dunia adalah 50% dari Manfaat Pensiun hari tua atau Manfaat Pensiun cacat, untuk Peserta yang meninggal dunia setelah menerima Manfaat Pensiun. Ketentuan yang sama berlaku untuk Manfaat Pensiun anak dalam hal Peserta meninggal dunia dan tidak mempunyai istri atau suami atau janda atau duda dari Peserta meninggal dunia atau menikah lagi. Sementara Manfaat Pensiun Orang Tua pengalinya adalah angka 20%.

Untuk informasi lebih lengkap dapat dilihat di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun.

Sumber :

http://setkab.go.id/inilah-perpres-no-452015-tentang-penyelenggaraan-program-jaminan-pensiun/

http://finance.detik.com/read/2015/06/30/183811/2956621/5/iuran-pensiun-bpjs-ketenagakerjaan-ditetapkan-3

Info lebih lanjut untuk rujukan lebih lengkap / rinci terkait Newsletter GASI NL-048-0715 dapat Bapak/Ibu akses melalui:

Saat ini Wajib Pajak dapat lebih mudah dalam pemenuhan kewajiban perpajakan dengan memanfaatkan fasilitas-fasilitas elektronik yang telah disediakan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Salah satu fasilitas tersebut adalah Sistem Pembayaran elektronik (Billing Sistem). Sistem pembayaran pajak secara elektronik adalah bagian dari sistem Penerimaan Negara secara elektronik yang diadministrasikan oleh Biller Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan menerapkan Billing Sistem.

Billing Sistem adalah metode pembayaran elektronik dengan menggunakan Kode Billing. Wajib Pajak dapat melakukan pembayaran dan atau penyetoran pajak dengan sistem pembayaran pajak secara elektronik. Pembayaran dan atau penyetoran pajak meliputi seluruh jenis pajak, kecuali:

1. Pajak dalam rangka impor yang diadministrasikan pembayarannya oleh Biller Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; dan

2. Pajak yang tata cara pembayarannya diatur secara khusus.

Pembayaran dan atau penyetoran pajak tersebut, meliputi pembayaran dalam mata uang Rupiah dan Dollar Amerika Serikat. Pembayaran dalam mata uang Dollar Amerika Serikat hanya dapat dilakukan untuk Pajak Penghasilan Pasal 25, Pajak Penghasilan Pasal 29 dan Pajak Penghasilan yang bersifat Final yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak yang memperoleh izin untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan mata uang Dollar Amerika Serikat. Transaksi pembayaran dan atau penyetoran pajak secara elektronik, dilakukan melalui Bank Persepsi atau Kantor Pos dengan menggunakan Kode Billing. Kode Billing adalah kode identifikasi yang diterbitkan melalui Sistem Billing atas suatu jenis pembayaran atau setoran yang akan dilakukan Wajib Pajak. Bukti Penerimaan Negara Transaksi Pembayaran dan atau penyetoran pajak dapat dilakukan melalui Teller Bank Persepsi atau Kantor Pos , Anjungan Tunai Mandiri (ATM), Internet Banking dan Electronic Data Capture (EDC), atas Pembayaran dan atau penyetoran pajak tersebut, Wajib Pajak menerima Bukti Penerimaan Negara (BPN) sebagai bukti setoran. BPN adalah dokumen yang diterbitkan oleh Bank Persepsi atau Kantor Pos atas transaksi penerimaan negara dengan teraan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) dan Nomor Transaksi Bank (NTB) atau Nomor Transaksi Pos (NTP) sebagai sarana administrasi lain yang kedudukannya disamakan dengan surat setoran.

Bukti Penerimaan Negara (BPN) diterbitkan dalam bentuk:

1. Dokumen bukti pembayaran yang diterbitkan Bank Persepsi atau Kantor Pos untuk Pembayaran dan atau penyetoran melalui Teller dengan Kode Billing;

2. Struk bukti transaksi, untuk pembayaran melalui ATM dan EDC;

3. Dokumen elektronik, untuk Pembayaran dan atau penyetoran melalui internet banking; dan

4. Teraan BPN pada Surat Setoran Pajak (SSP) atau SSP PBB, untuk pembayaran melalui Teller Bank Persepsi atau Kantor Pos dengan menggunakan SSP atau SSP PBB.

Bukti Penerimaan Negara (BPN) sekurang-kurangnya mencantumkan elemen-elemen sebagai berikut:

1. NTPN;

2. NTB/NTP;

3. Kode Billing;

4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

5. Nama Wajib Pajak;

6. Alamat Wajib Pajak, kecuali untuk BPN yang diterbitkan melalui ATM dan EDC;

7. Nomor Objek Pajak (NOP), dalam hal pembayaran pajak atas transaksi pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan, kegiatan membangun sendiri dan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkebunan, Perhutanan dan Pertambangan, kecuali untuk BPN yang diterbitkan melalui ATM dan EDC;

8. Kode Akun Pajak;

9. Kode Jenis Setoran;

10. Masa Pajak;

11. Tahun Pajak;

12. Nomor ketetapan pajak, bila ada;

13. Tanggal bayar; dan

14. Jumlah nominal pembayaran.

Bukti Penerimaan Negara (BPN) termasuk cetakan, salinan dan fotokopi, kedudukannya disamakan dengan SSP atau SSP PBB dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dalam hal terdapat perbedaan antara data pembayaran yang tertera dalam BPN dengan data pembayaran menurut sistem Penerimaan Negara secara elektronik, maka yang dianggap sah adalah data sistem Penerimaan Negara secara elektronik.

Keuntungan yang  diperoleh dari Billing Sistem adalah:

• Lebih Mudah

Anda tidak perlu lagi mengantri di loket teller untuk melakukan pembayaran. Sekarang Anda telah dapat melakukan transaksi pembayaran pajak melalui Internet Banking cukup dari meja kerja Anda atau melalui mesin ATM yang Anda temui di sepanjang perjalanan Anda; Anda tidak perlu lagi membawa lembaran SSP ke Bank Perseps atau Kantor Pos. Sekarang Anda hanya cukup membawa catatan kecil berisi Kode Billing untuk melakukan transaksi pembayaran pajak untuk ditunjukkan ke teller atau dimasukkan sebagai kode pembayaran pajak di mesin ATM atau Internet Banking.

• Lebih Cepat

Anda dapat melakukan transaksi pembayaran pajak hanya dalam hitungan menit dari mana pun Anda berada;  Jika Anda memilih teller Bank Persepsi atau Kantor Pos sebagai sarana pembayaran, sekarang Anda tidak perlu lagi menunggu lama teller memasukkan data pembayaran pajak Anda, karena Kode Billing yang Anda tunjukkan akan memudahkan teller mendapatkan data pembayaran berdasarkan data yang telah Anda input sebelumnya;  Antrian di Bank Persepsi atau Kantor Pos akan sangat cepat berkurang karena teller tidak perlu lagi memasukkan data pembayaran pajak.

• Lebih Akurat

Sistem akan membimbing Anda dalam pengisian SSP elektronik dengan tepat dan benar sesuai dengan transaksi perpajakan Anda, sehingga kesalahan data pembayaran, seperti Kode Akun Pajak dan Kode Jenis Setoran, dapat dihindari kesalahan entry data yang biasa terjadi di teller dapat terminimalisasi karena data yang akan muncul pada layar adalah data yang telah Anda input sendiri sesuai dengan transaksi

Cara Pembuatan Kode Billing Wajib Pajak dapat memperoleh Kode Billing dengan cara:

1. Membuat sendiri pada Aplikasi Billing DJP yang dapat diakses melalui laman Direktorat Jenderal Pajak dan laman Kementerian Keuangan;

2. Melalui Bank Persepsi atau Kantor Pos atau pihak lain yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak; atau

3. Diterbitkan secara jabatan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam hal terbit ketetapan pajak, Surat Tagihan Pajak, SPPT PBB atau SKP PBB yang mengakibatkan kurang bayar.

Wajib Pajak membuat sendiri Kode Billing dengan melakukan input data setoran pajak yang akan dibayarkan. Input data dilakukan atas nama dan NPWP sendiri, atau atas nama dan NPWP Wajib Pajak lain sehubungan dengan kewajiban sebagai Wajib Pungut. Wajib Pajak dalam melakukan input data, terlebih dahulu melakukan log-in dengan memasukkan User ID dan PIN akun pengguna Aplikasi Billing DJP yang telah aktif.
Wajib Pajak dapat mendaftarkan diri untuk memperoleh User ID dan PIN secara online melalui menu daftar baru Aplikasi Billing DJP dan mengaktifkan akun pengguna melalui konfirmasi e-mail. Apabila terdapat indikasi penyalahgunaan, Direktur Jenderal Pajak dapat melakukan penutupan secara jabatan atas akun pengguna Aplikasi Billing DJP. Apabila terjadi pemindahan tempat terdaftar Wajib Pajak yang mengakibatkan perubahan NPWP, Aplikasi Billing DJP akan menyesuaikan akun pengguna dengan NPWP baru.

Wajib Pajak dapat memperoleh Kode Billing melalui Bank Persepsi atau Kantor Pos atau pihak lain yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak dengan cara:

1. Mendatangi Teller Bank Persepsi atau Kantor Pos dengan menyerahkan SSP atau SSP PBB; atau

2. Menggunakan layanan/produk/aplikasi/sistem yang telah terhubung dengan Sistem Billing Direktorat Jenderal Pajak.

Mekanisme Penyetoran Pajak Melalui Teller Bank Persepsi atau Kantor Pos Persepsi dengan Menggunakan SSP atau SSP PBB Mekanisme Pembayaran dan atau penyetoran pajak melalui Teller Bank Persepsi atau Kantor Pos Persepsi dengan menggunakan SSP atau SSP PBB adalah sebagai berikut:

1. Wajib Pajak menyerahkan SSP atau SSP PBB dalam rangkap empat (4) yang telah diisi lengkap dan ditandatangani kepada Teller Bank Persepsi atau Kantor Pos dengan menyertakan uang sejumlah nominal yang disebutkan dalam SSP atau SSP PBB.

2. Teller Bank Persepsi atau Kantor Pos merekam data pembayaran dan atau setoran pajak untuk menerbitkan Kode Billing.

3. Teller Bank Persepsi atau Kantor Pos mencetak bukti penerbitan Kode Billing dan menyerahkannya kepada Wajib Pajak.

4. Wajib Pajak memeriksa kesesuaian elemen data pada bukti penerbitan Kode Billing dengan isian SSP atau SSP PBB.

5. Dalam hal elemen data yang tertera pada bukti penerbitan Kode Billing telah sesuai dengan isian SSP atau SSP PBB, Wajib Pajak menandatangani bukti penerbitan Kode Billing dan menyerahkannya kembali kepada Teller Bank Persepsi atau Kantor Pos.

6. Teller Bank Persepsi atau Kantor Pos memproses transaksi pembayaran pajak atas Kode Billing dimaksud.

7. Wajib Pajak menerima kembali formulir bukti setoran lembar ke-1 dan lembar ke-3 yang telah ditera dengan elemen-elemen data BPN serta dibubuhi tanda tangan/paraf, nama pejabat Bank Persepsi atau Kantor Pos dan cap Bank Persepsi atau Kantor Pos sebagai bukti bayar atau setor.

Kebenaran elemen data yang tertera pada BPN merupakan tanggung jawab Wajib Pajak yang telah menandatangani bukti penerbitan Kode Billing. Kesalahan input data setoran pajak, diselesaikan melalui prosedur Pemindahbukuan (Pbk) dalam administrasi perpajakan.

Kode Billing berlaku dalam waktu 48 (empat puluh delapan) jam sejak diterbitkan dan setelah itu secara otomatis terhapus dari sistem dan tidak dapat dipergunakan lagi. Anda dapat membuatnya kembali apabila kode Billing telah terhapus secara Sistem. Kode Billing berlaku sampai dengan jatuh tempo pembayaran pajak, dan tidak dapat dipergunakan setelah melewati jangka waktu dimaksud. Apabila terdapat perbedaan data antara data elektronik dengan hasil cetakan, maka yang dijadikan pedoman adalah data yang terdapat pada data eletronik yang berada di Kementerian Keuangan.

Referensi

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan

4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 32/PMK.05/2014 tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik

5. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER – 26/PJ/2014 tentang Sistem Pembayaran Pajak Secara Elektronik

6. Buku Panduan Billing Sistem  

7. Merdeka. (2014, Januari 15). Dipetik November 21, 2014, dari www.merdeka.com: http://www.merdeka.com/teknologi/jumlah-pengguna-internet-indonesia-capai-7119-juta-pada-2013.html

Sumber :

http://www.pajak.go.id/sites/default/files/Buku%20Panduan%20Billing%20Sistem.pdf

http://www.pajak.go.id/content/article/bayar-pajak-juga-bisa-online

http://www.ortax.org/ortax/?mod=studi&page=show&id=35

Info lebih lanjut untuk rujukan lebih lengkap / rinci terkait Newsletter GASI NL-049-0715 dapat Bapak/Ibu akses melalui:

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menerbitkan aturan untuk kenaikan batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) menjadi sebesar Rp36.000.000,- setahun atau dapat dikatakan untuk penghasilan sebesar Rp3.000.000,- sebulan tidak akan dikenakan lagi pajak penghasilan (PPh). Hal Ini tertuang di dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 122/PMK.010/2015 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), yang dikutip dari situs Kemenkeu, pada Hari Kamis Tanggal 9 Juli 2015 dimana PMK tersebut diterbutkan. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 122/PMK.010/2015 ini berlaku untuk Tahun Pajak 2015, sehingga akan berlaku surut dari Januari 2015.

Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 /PMK.010/2015 pada Pasal 1 adalah sebagai berikut:

1. Rp36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) setahun untuk wajib pajak orang pribadi.

2. ‎Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) tambahan untuk wajib pajak yang kawin.

3. Rp36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 ayat 1 UU Nomor 7 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 36 Tahun 2008.

4. Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak tiga (3) orang untuk setiap keluarga.

Terkait Ketentuan yang diperlukan mengenai tata cara penghitungan besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) untuk Wajib Pajak orang pribadi diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak dan saat ini belum untuk hal tersebut belum ada. Sehingga untuk penyesuaian pajak atas perubahan PTKP tersebut belum dapat dipastikan pemberlakuannya karena petunjuk pelaksanaannya belum diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak (DJP).

Dengan demikian dapat disebutkan bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 /PMK.010/2015 ini maka Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162 /PMK.011/2012 Tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Sumber :

http://www.kemenkeu.go.id/SP/peraturan-menteri-keuangan-nomor-122pmk0102015-penyesuaian-besarnya-penghasilan-tidak-kena-pajak

http://www.pajak.go.id/content/article/bayar-pajak-juga-bisa-online

http://finance.detik.com/read/2015/07/09/072730/2964164/4/sah-gaji-rp-3-juta-bulan-bebas-pajak

Info lebih lanjut untuk rujukan lebih lengkap / rinci terkait Newsletter GASI NL-050-0715 dapat Bapak/Ibu akses melalui:

Pada Siaran Pers yang telah disampaikan sebelumnya bahwa atas perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), dimana perubahan tersebut telah disebutkan di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.010/2015 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) akan mengakibatkan beberapa konsekuensi untuk sisi Wajib Pajak yaitu:

1. Penghitungan PPh Pasal 21 terutang untuk Masa Pajak Juli s.d. Desember 2015 dihitung dengan menggunakan PTKP baru;

2. PPh Pasal 21 untuk Masa Pajak Januari s.d. Juni 2015 yang telah dihitung, disetor dan dilaporkan dengan menggunakan PTKP lama dilakukan pembetulan dengan menggunakan PTKP baru.

Dalam hal terdapat kelebihan setor akibat pembetulan penghitungan pemotongan PPh
Pasal 21 Masa Pajak Januari s.d. Juni 2015, dan agar manfaat kenaikan PTKP tersebut dapat langsung dirasakan oleh masyarakat, maka pemberi kerja mengkompensasikan kelebihan setor tersebut terhadap PPh Pasal 21 Masa Pajak Juli s.d. Desember 2015.

Namun petunjuk pelaksanaan yang telah disampaikan pada Siaran Pers tersebut berbeda dengan Pedoman teknis perhitungan atas Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 akibat perubahan Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) pada Per-32/PJ/2015 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan Orang Pribadi berlaku efektif Tanggal 7 Agustus 2015 dan dikeluarkan secara resmi oleh Direktur Jenderal Pajak pada Tanggal 8 Agustus 2015 Pukul 21:09 WIB melalui website Direktur Jenderal Pajak www.pajak.go.id.

Dimana dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.010/2015 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) disebutkan di dalam Per-32/PJ/2015 Bab X (Ketentuan Peralihan) Pasal 27 bahwa perhitungan PPh Pasal 21 untuk Tahun Pajak 2015 berlaku ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Penghitungan dan penyetoran PPh Pasal 21 serta pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 untuk Masa Pajak Juli sampai dengan Desember 2015 dihitung dengan menggunakan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.010/2015.

2. PPh Pasal 21 untuk Masa Pajak Januari sampai dengan Juni 2015 yang telah dihitung, disetor dan dilaporkan dengan menggunakan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.011/2012 dilakukan pembetulan SPT Masa PPh Pasal 21 dan dalam hal terdapat kelebihan setor, maka dapat dikompensasikan mulai Masa Pajak Juli 2015 sampai dengan Desember 2015.

3. Perhitungan PPh Pasal 21 terutang pada pembetulan SPT Masa PPh Masa Pajak Januari sampai dengan Juni 2015 dilakukan berdasarkan Per-32/PJ/2015.

Pada saat berlakunya Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, maka Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan pekerjaan, Jasa dan Kegiatan Orang Pribadi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Atas penghasilan bagi Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas yang tidak dibayar secara bulanan atau jumlah kumulatifnya dalam satu (1) bulan kalender belum melebihi Rp3.000.000,- berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak dilakukan pemotongan PPh Pasal 21, dalam hal penghasilan sehari atau rata-rata penghasilan sehari belum melebihi Rp300.000,-.

2. Dilakukan pemotongan PPh Pasal 21, dalam hal penghasilan sehari atau rata-rata penghasilan sehari melebihi Rp300.000,- dan jumlah sebesar Rp300.000,- tersebut merupakan jumlah yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.

Di dalam Bab V (Dasar Pengenaan dan Pemotongan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26) PER-32/PJ/2015 disebutkan bahwa Dasar pengenaan dan pemotongan PPh Pasal 21 adalah sebagai berikut:

1. Penghasilan Kena Pajak, yang berlaku bagi:

1. Pegawai Tetap

2. Penerima Pensiun Berkala

3. Pegawai Tidak Tetap yang penghasilannya dibayar secara bulanan atau jumlah kumulatif penghasilan yang diterima dalam satu (1) bulan kalender telah melebihi Rp3.000.000,-

4. Bukan Pegawai

2. Jumlah penghasilan yang melebihi Rp300.000,- sehari, yang berlaku bagi Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas yang menerima upah harian, upah mingguan, upah satuan atau upah borongan, sepanjang penghasilan kumulatif yang diterima dalam satu (1) bulan kalender belum melebihi Rp3.000.000,-.

3. 50% dari jumlah penghasilan bruto, yang berlaku bagi Bukan Pegawai yang menerima imbalan yang tidak bersifat berkesinambungan.

4. Jumlah penghasilan bruto, yang berlaku bagi penerima penghasilan selain penerima penghasilan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan huruf c.

Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) per tahun adalah sebagai berikut:

1. Rp36.000.000,- untuk diri Wajib Pajak Orang Pribadi

2. Rp3.000.000,- tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin

3. Rp3.000.000,- tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak tiga (3) orang untuk setiap keluarga.

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) per bulan adalah sebagai berikut:

1. Rp3.000.000,- untuk diri Wajib Pajak Orang Pribadi

2. Rp250.000,- tambahan untuk Wajip Pajak yang kawin

3. Rp250.000,- tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak tiga (3) orang untuk setiap keluarga.

Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) bagi karyawati berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. Bagi karyawati kawin, sebesar Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) untuk dirinya sendiri

2. Bagi karyawati tidak kawin, sebesar Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) untuk dirinya sendiri ditambah PTKP untuk keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya.

Dalam hal karyawati kawin dapat menunjukan keterangan tertulis dari Pemerintah Daerah setempat serendah-rendahnya kecamatan yang menyatakan bahwa suaminya tidak menerima atau memperoleh penghasilan, besarnya PTKP adalah PTKP untuk dirinya sendiri ditambah PTKP untuk status kawin dan PTKP untuk keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya.

1. Besarnya PTKP ditentukan berdasarkan keadaan pada awal tahun kalender.

2. Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat lima (5), besarnya PTKP untuk pegawai yang baru datang dan menetap di Indonesia dalam bagian tahun kalender ditentukan berdasarkan keadaan pada awal bulan dari bagian tahun kalender yang bersangkutan.

Untuk informasi lebih lengkap dapat dilihat di dalam Peraturan Direktu Jenderal Pajak nomor PER-32/PJ/2015 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan pekerjaan, Jasa dan Kegiatan Orang Pribadi.

Sumber :

www.pajak.go.id/sites/default/files/info-pajak/PER-2015-032-.pdf

Info lebih lanjut untuk rujukan lebih lengkap / rinci terkait Newsletter GASI NL-051-0815 dapat Bapak/Ibu akses melalui:

Disebutkan di dalam PER-30/PJ/2015 pada Pasal I, beberapa ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-38/PJ/2009 tentang Bentuk Formulir Surat Setoran Pajak diubah sebagai berikut:

1. Mengubah Petunjuk Pengisian Formulir Surat Setoran Pajak pada Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-38/PJ/2009 tentang Bentuk Formulir Surat Setoran Pajak menjadi sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

2. Mengubah Jenis Setoran 403 pada Kode Akun Pajak 411122 menjadi sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

3. Menambahkan Jenis Setoran 404 pada Kode Akun Pajak 411122 menjadi sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

4. Menambahkan Akun Pajak dan Jenis Setoran Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Disebutkan di dalam PER-30/PJ/2015 pada Pasal II adalah sebagai berikut:

Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku, Peraturan Direkur Jenderal Pajak Nomor PER-43/PJ/2013 tentang Bentuk dan Isi Surat Setoran Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR SURAT SETORAN PAJAK (SSP)

TABEL KODE AKUN PAJAK DAN KODE JENIS SETORAN

Kode Akun Pajak 411122 untuk Jenis Pajak PPh Pasal 22

Kode Akun Pajak 411313 untuk Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan

Kode Akun Pajak 411314 untuk Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perhutanan

Kode Akun Pajak 411315 untuk Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Mineral dan Batubara

Kode Akun Pajak 411316 untuk Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi

Kode Akun Pajak 411317 untuk Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Panas Bumi

Kode Akun Pajak 411319 untuk Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Lainnya

Untuk informasi lebih lengkap dapat dilihat di dalam Peraturan Direktu Jenderal Pajak nomor PER-30/PJ/2015 Perubahan Ketiga Atas Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-38/PJ/2009 Tentang Bentuk Formulir Surat Setoran Pajak

Sumber :

www.pajak.go.id/sites/default/files/info-pajak/PER-2015-030-.pdf

Info lebih lanjut untuk rujukan lebih lengkap / rinci terkait Newsletter GASI NL-052-0815 dapat Bapak/Ibu akses melalui:

GASI Website                       : http://www.ptgasi.co.id

GASI Facebook Account : https://www.facebook.com/pages/PT-Gunatronikatama-Cipta-GASI/1447557985513081?

GASI LinkedIn Account    : https://www.linkedin.com/company/pt-gunatronikatama-cipta-gasi-?

GASI Twitter Account    : https://twitter.com/PTGASI

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Jaminan Hari Tua (JHT) yang selanjutnya disebut dengan JHT, telah resmi direvisi dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua. Penjelasan secara umum mengenai Perubahan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Manfaat JHT wajib dibayarkan kepada Peserta apabila:

1. Peserta mencapai usia pensiun,

2. Peserta mengalami cacat total tetap, atau

3. Peserta meninggal dunia.

2. Manfaat JHT bagi Peserta yang mencapai usia pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat satu (1) huruf a diberikan kepada Peserta yang dimaksud dengan “mencapai usia pensiun” termasuk Peserta yang berhenti bekerja.

3. Manfaat JHT bagi Peserta yang mengalami cacat total tetap sebagaimana dimaksud pada ayat satu (1) huruf b diberikan kepada Peserta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Manfaat JHT bagi Peserta yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat satu (1) huruf c sebelum mencapai usia pensiun diberikan kepada ahli waris sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 Pasal 23 ayat dua (2).
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pembayaran manfaat JHT sebagaimana dimaksud pada ayat satu (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Dalam kondisi tertentu, Dana JHT yang sebagian dihimpun dari tenaga kerja sangat diperlukan juga untuk menopang kehidupan tenaga kerja walaupun masih dalam usia produktif. Pembayaran manfaat JHT kepada peserta yang berhenti bekerja antara lain karena Peserta mengundurkan diri, terkena pemutusan hak kerja atau meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya.

Terhitung mulai 1 September 2015, para pekerja yang menjadi peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, yang berhenti bekerja atau terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) bisa mencairkan Jaminan Hari Tua (JHT) sesuai besaran saldo. Pemberian manfaat JHT bagi Peserta yang mengundurkan diri dibayarkan secara tunai dan sekaligus setelah melewati masa tunggu satu (1) bulan terhitung sejak tanggal surat keterangan pengunduran diri dari perusahaan diterbitkan. Sedangkan bagi pekerja yang akan mengambil manfaat JHT dengan alasan Peserta yang meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya, akan dibayarkan secara tunai dan sekaligus.

Pemberian manfaat JHT bagi Peserta harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Membawa kartu asli Peserta BPJS Ketenagakerjaan.

2. Membawa surat keterangan berhenti bekerja karena usia pensiun dari perusahaan (untuk Peserta yang sudah memasuki masa pensiun).

3. Membawa surat pengunduran diri (untuk Peserta yang berhenti bekerja karena mengundurkan diri).

4. Surat pernyataan tidak bekerja lagi di Indonesia (untuk Peserta yang meninggalkan Indonesia selama-lamanya).

5. Bukti Pendaftaran Bersama yang dikeluarkan oleh Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) (untuk Peserta yang berhenti bekerja karena Pemutusan Hak Kerja).

6. Surat Keterangan Dokter (untuk Peserta yang mengalami Cacat Total Tetap).

7. Surat Keterangan ahli waris dari instansi yang berwenang (untuk Peserta yang Peserta Meninggal Dunia).

8. Surat keterangan kematian dari rumah sakit / kepolisian / kelurahan (untuk Peserta yang Peserta Meninggal Dunia).

9. Membawa fotocopy Surat pemberitahuan nonaktif tenaga kerja yang telah ditandatangi oleh Kepala Sudinaker dengan tembusan kepada Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan yang dibuat oleh perusahaan.

10. Membawa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Paspor atau SIM dan Kartu Keluarga yang masih berlaku.

11. Buku tabungan.

Dalam hal Peserta yang meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya sebagaimana disebutkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 Pasal 7 untuk dapat mencairkan JHT harus memenuhi persyaratan:

1. Surat pernyataan tidak bekerja lagi di Indonesia (untuk Peserta yang meninggalkan Indonesia selama-lamanya).

2. Membawa fotokopi Paspor.
3. Membawa fotokopi visa bagi tenaga kerja Warga Negara Indonesia.

Pembayaran manfaat JHT sebagaimana dimaksud di atas adalah dibayarkan secara tunai dan sekaligus oleh BPJS Ketenagakerjaan kepada Peserta yang bersangkutan.

Pencairan manfaat JHT dapat juga diambil selama peserta aktif dengan catatan masa kepesertaan minimal sepuluh (10) tahun dan manfaat JHT dapat diberikan paling banyak 30% dari jumlah  JHT yang peruntukannya untuk kepemilikan rumah atau paling banyak 10% untuk keperluan lain.

Pengenaan tarif pajak untuk pengambilan manfaat JHT secara sekaligus akan dikenakan tarif pajak pensiun, sedangkan pengambilan JHT secara bertahap akan dikebakan tarif pajak progresif atau bertahap. Berikut ini adalah gambaran simulasi terkait tarif pajak tersebut:

Mulai periode Septmber 2015 dan seterusnya, perusahaan sudah mulai wajib membuat surat pemberitahuan nonaktif tenaga kerja atau surat pemberitahuan tenaga kerja keluar kepada Kepala Sudinaker setempat dengan tembusan kepada Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan. Fotokopi dari surat tersebut ditandatangani oleh Kepala Sudinaker setempat sebagai tanda terima, dan dapat diberikan kepada setiap tenaga kerja keluar atau nonaktif, karena surat tersebut dibutuhkan sebagai salah satu syarat dokumen untuk klaim JHT. Apabila jumlah tenaga kerja yang resign atau keluar banyak, maka nama-nama karyawan keluar dapat dilampirkan terpisah dari surat tersebut.

Untuk informasi lebih lengkap dapat dilihat di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 Tata Cara Dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua & Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua.

Sumber :

www.bpjsketenagakerjaan.go.id/page/peraturan/Peraturan-Pemerintah.html

http://setkab.go.id/mulai-1-september-pekerja-yang-berhenti-bekerja-atau-terkena-phk-bisa-cairkan-jht/

Info lebih lanjut untuk rujukan lebih lengkap / rinci terkait Newsletter GASI NL-053-0915 dapat Bapak/Ibu akses melalui:

Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) menyatakan seluruh provinsi di Indonesia telah menetapkan upah minimum provinsi atau Upah Minimum Provinsi (UMP) dan upah minimum kabupaten/kota. Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2016 ditetapkan oleh Pemerintah pada tanggal 1 November 2015 dan juga penetapan Upah Minimum Kabupaten Kota (UMK) Tahun 2015 ditetapkan minimal atau selambat-lambatnya pada tanggal 21 November 2015.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sebanyak 31 provinsi telah menetapkan upah minimum provinsi (UMP) 2016. Tercatat 31 provinsi menaikkan Upah Minimum Provinsi (UMP), sedangkan 1 provinsi yaitu Jawa Barat untuk pertama kalinya menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) setelah absen 5 tahun.

Kenaikan upah pada tahun 2015 dari 31 provinsi tersebut bervariasi, yaitu antara 6,7% s.d 17,2% dibandingkan UMP 2015.

Berikut daftar 31 provinsi yang telah menetapkan UMP 2016:

Sumber :

http://www.kaskus.co.id/thread/5658942fd89b094d348b4567/info-data-teranyar-cek-daftar-kenaikan-ump-2016-di-28-provinsi/

http://bisnis.liputan6.com/read/2358070/daftar-lengkap-ump-2016-di-16-provinsi-cek-di-sini

Info lebih lanjut untuk rujukan lebih lengkap / rinci terkait Newsletter GASI NL-056-1215 dapat Bapak/Ibu akses melalui: